HILIRISASI TAMBANG & KEDAULATAN BANGSA
Ilyas HuseinAkhir Juni (27) 2023, lalu pemberitaan media di hebohkan oleh paparan IMF yang meminta agar Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya ke komoditas lain.
Hal ini kontra-produktif dengan upaya Indonesia menjngkatkan nilai tambah dalam ekspor, menarik investasi asing, transfer keahlian dan teknologi yang di kemas dalam kebijakan hilirisasi sektor vital Industri, salah satunya pertambangan.
Kita ingin kekayaan alam Negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat, Kita ingin rakyat diluar jawa juga nerasakan manfaat signifikan dari pembangunan yang ada.
Pidato presiden jokowi di hari lahir pancasila 1 juli 2023.
Di hubungi via telepon, Arif Rahman Hakim SH. MH, pimpinan ARH Law Firm turut memberi pendapatnya. Sikap IMF ini standar ganda dan mengintervensi hak kemerdekan ekonomi Indonesia.
Tanpa ekonomi yang merdeka, tidak mungkin kita mencapai kemerdekaan, tidak mungkin kita tetap hidup. --Presiden Soekarno, kutipnya, pidato Preesiden Jokowi itu sudah tepat, dan harus kita dukung sspenuh hati, sikap tegas Mentri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahaladia juga sangat mencerminkan kedaulatan bangsa, dan wajar bila banyak pihak mengecam intervensi IMF terhadap kebijakan dalam negeri Indonesia, bahwa kebijakan Hilirasi mendongkrak perekonomian kita secara signifikan. Saya apresiasi pihak-pihak yang membela kedaulatan bangsa.
Intervensi lembaga asing ini dilakukan oleh WTO (World Trade Organization) dan IMF (International Monetary Fund).
WTO, mengganggap kebijakan larangan ekspor bijih nikel telah melanggar pasal XI, GATT 1994.
Sementara desakan IMF di sampaikan dalam IMF executive Board Concludes 2023 Article IV, Consultation With Indonesia, dikeluarkan 25 Juni 2023.
Statemen tegas dari pemerintah, pihak terkait pun sikap penolakan atas intervensi asing saya apresiasi setinggi-tingginya, tapi kita wajib juga terus menjaga kebijakan yang sudah di buat dapat terus di implementasikan jangan anti klimaks ditengah jalan.
Bahwa fakta yang tak dapat dipungkiri, Indonesia adalah negara yang memiliki cadangan Nikel Terbesar sebanyak 21 Miliar Ton. Sudah sewajarnya memiliki smelter. Belum lagi Batubara 147 miliar ton. Sudah sepantasnya yang di ekspor adalah bahan yang sudah kita olah untuk mendapat nilai tambah. Jadi bukan hanya rutinitas menggali, mengeruk, lantas menjual Dan meninggalkan sedikit bagi kesejahteraan rakyat sekitarnya.
Bahwa pemerintah menetapkan 8 sektor prioritas. Dalam Peta jalan (Road Map) hilirisasi industri yang vital. Itu adalah presetasi yang harus di support tegas Advokat yang juga tokoh muda BIMA ini melanjutkan, 8 sektor tersebut terbagi dalam 21 komoditas yaitu : batubara, nikel, timah, tembaga, bauksit, baja, perak, aspal, buton, minyak bumi, gas alam, sawit, kelalpa, karet, bio fuel, getah pinus, udang, ikan, kepiting rumput dan garam.
Tapi Jangan anti klimaks, kebijakan yang ada harus memperhatikan dan mengatasi rintangan yang ada diantaranya :
PERTAMA, penambangan ilegal, kebijakan penghentian ekspor bahan mentah harus sejalan dengan pemberhentian penambang ilegal, sebab para penambang ilegal turut melakukan ekspor ilegal dengan menentukan harga sendiri.
KEDUA, monopoli hilirisasi tanah air oleh perusahaan Tiongkok. Sama seperti kasus tambang ilegal, perusahaan-perusahaan tiongkok yang beroperasi di Indonesia menggunakan harga patokan minimum (HPM) di satu sisi kita berterimakasih nereka membangun smelter tapi tidak di dominasi Tiongkok.
KETIGA, kerakusan 2 sisi, perusahaan smelter dan penambang. Ada banyak daerah yang tambangnya menumpuk di satu lokasi, dampaknya ada banyak perusahaan yang mau menjual bahan mentah pada smelter tapi di tolak sesuai dengan konsesi masing-masing, sehingga penambang terus mengeruk bahan mentah dan meningkatkan pasokan yang tidak di proses menjadi bahan jadi. Kondisi ini juga harus di tindak tegas. Sebab dalam 20 Tahun kedepan bahan mentah mineral akan habis, seperti minyak dan gas.
Kebijakan hilirisasi itu vital, menyangkut hajat hidup rakyat. Maka butuh ketegasan dan keseriusan baik terhadap intervensi dari luar, maupun ketegasan dalam pemberlakuan aturan main kebijakannya sehingga tidak hanya bagus di atas kertas tapi menimbulkan masalah lain di kemudian hari. Pungkas Arif menutup wawancara.
0 Komentar