Birokrasi dalam Pusaran Politik: Mengurai Fenomena Mutasi ASN Selama Pilkada

"Satu jabatan di tangan yang benar dapat meruntuhkan tirani, tetapi satu mutasi politik di tangan yang salah bisa merusak fondasi tata kelola yang seharusnya bersih."—Arif Rahman Hakim SH., MH.

FENOMENA MUTASI ASN JELANG DAN PASKA KONTESTASI

Fenomena mutasi pegawai negeri dalam konteks pemilihan umum daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan isu yang signifikan, menyuguhkan beragam dimensi yang perlu dipahami secara mendalam oleh para pengambil kebijakan.

Mutasi pegawai negeri sering kali diwarnai oleh dinamika politik dan berpotensi memengaruhi stabilitas serta integritas tata kelola pemerintahan. Dalam praktiknya, mutasi ini dapat diartikan sebagai langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan atau mempertahankan kekuasaan politik tertentu, yang, jika tidak dikelola secara hati-hati, dapat menyebabkan tantangan terhadap good governance

.

Di sisi lain, mutasi pegawai negeri juga dapat dilihat sebagai sarana untuk mereformasi birokrasi agar lebih responsif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terlebih dalam konteks pemilihan umum yang penuh dengan tekanan dan kepentingan. 

Namun, implikasi jangka panjang dari praktik ini harus dievaluasi dengan seksama, mengingat adanya kemungkinan bahwa mutasi yang tidak berdasarkan kualifikasi yang tepat dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. 

Penting bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang tidak hanya menjamin rotasi dan mutasi pegawai negeri yang transparan, tetapi juga menjaga netralitas serta profesionalisme birokrasi. Dalam konteks ini, analisis mendalam tentang karakteristik, penyebab, dan dampak dari fenomena ini sangat mendesak, guna menciptakan pola tata kelola yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian yang berkaitan dengan isu ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan responsif terhadap dinamika politik di Indonesia.

 

 

Dasar Hukum Mutasi ASN

Kepala daerah atau penjabat kepala daerah yang melakukan mutasi atau penggantian pejabat jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa dikenai sanksi pidana, sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Larangan mutasi ini berlaku 6 bulan terhitung sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU RI. 

"Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)," demikian bunyi pasal 190 UU Pilkada.

 

Pada Pasal 71 ayat (2), UU Pilkada mengatur bahwa kepala daerah dilakukan mengganti pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatannya, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Dalam hal ini, menteri yang dimaksud adalah Menteri Dalam Negeri.

 

Sementara itu, pada Pasal 162 ayat (3), ditegaskan bahwa kepala daerah yang ingin melakukan mutasi atau penggantian pejabat dalam kurun waktu tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dari menteri. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sendiri sudah menegaskan bahwa kepala daerah dilarang mengganti pejabat menjelang Pilkada 2024, terhitung sejak 22 Maret 2024 lalu. "Dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas, demi menjamin konsistensi kepastian hukum, serta proses penyelenggaraan pemilihan yang efektif dan efisien," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan tertulis, Minggu(7/4/2024).

 

Mutasi ASN dalam Konteks Pilkada

Mutasi ASN sering digunakan oleh kepala daerah untuk menciptakan loyalitas politik menjelang Pilkada, meskipun praktik ini melanggar prinsip netralitas. Menurut Pasal 2 Undang-Undang ASN, ASN mewajibkan netralitas dari pengaruh politik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kepentingan politik sering kali menjadi pendorong utama dalam proses mutasi ini.

Contoh konkret dari fenomena ini dapat dilihat dalam kasus beberapa pilkada sebelumnya. Misalnya, terjadi mutasi besar-besaran ASN yang bertujuan menempatkan pendukung di strategi, seperti mutasi kepala dinas tertentu untuk mengurangi pengaruh posisi lawan politik atau memobilisasi dukungan. Hal ini meningkatkan risiko menutupi kekuasaan dan menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu. Tabel di bawah ini menggambarkan contoh kasus mutasi ASN menjelang dan pasca pilkada:

 

Tahun	Tujuan Mutasi	Motif Politik	mendengarkan
Tahun 2020	Penempatan pendukung dalam posisi strategis	Meningkatkan dukungan pemilih	Diskualifikasi calon di beberapa daerah
Tahun 2015	Menggeser kepala dinas lawan politik	Menciptakan loyalitas	Penurunan netralitas ASN
Tahun 2018	Membangun kekuatan yang bervariasi	Memperkuat posisi kepala daerah	Pengawasan ketat dari Bawaslu

 

Gambaran permasalahan : Latar Belakang dan Pemicu

Sebelum pemilu 2024, mutasi pegawai negeri sipil sebagian besar didorong oleh kebutuhan administratif, pensiun, promosi jabatan, atau tindakan disiplin. Hal ini sering dilakukan dengan kedok peningkatan efisiensi administratif atau memastikan kompetensi pegawai negeri sipil sesuai dengan peran yang akan diembannya.

 

Tabel 1: Jenis dan Pendorong Mutasi Pra-2024

Jenis Mutasi	Penggerak Utama	Frekuensi
Pergerakan Geografis	Reorganisasi administrasi	Sedang
Gerakan Vertikal	Promosi, penurunan pangkat	Rendah
Gerakan Lateral	Penyelarasan keterampilan, tindakan disiplin	Tinggi

 

 

Pengaruh Politik

Dalam konteks periode prapemilu, fenomena pengaruh politik sering kali terwujud dalam bentuk yang bernuansa dan berbahaya yang menantang integritas proses demokrasi.

 

Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan seluk-beluk pengaruh tersebut, khususnya dengan memeriksa bagaimana mutasi politik dapat berfungsi sebagai alat patronase, sehingga membentuk posisi strategis pendukung utama dalam peran politik yang vital.

 

Seperti yang dijelaskan oleh Jones (2020), mutasi  ini sering kali diselimuti oleh pembenaran administratif, sehingga mengaburkan motif yang mendasarinya. Tindakan memanfaatkan mutasi- politik tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang  keterlibatan pemangku kepentingan, tetapi juga menyoroti sifat manuver politik yang meluas dalam tindakan administratif yang tampaknya netral.

 

Memahami dinamika ini sangat penting bagi para peneliti yang mengeksplorasi persimpangan tata kelola dan integritas elektoral, karena hal itu menjelaskan mekanisme yang dapat merusak representasi yang adil.

 

Penyelidikan ini memerlukan pemeriksaan kritis terhadap hubungan antara patronase politik dan strategi prapemilu, dengan penekanan pada penguraian kompleksitas yang mengatur interaksi ini. Saat kita mendalami kajian ini, penting untuk tetap fokus pada implikasi praktik semacam itu bagi tatanan demokrasi suatu masyarakat, terutama pada periode menjelang keputusan elektoral yang penting. Melalui eksplorasi ini, kami ingin berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang etis dalam lanskap politik kontemporer.

Pertimbangan Hukum dan Etika

Secara hukum, mutasi ini harus mematuhi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014, yang mengamanatkan transparansi, promosi berdasarkan prestasi, dan perlindungan terhadap mutasi sewenang-wenang. Namun, para akademisi berpendapat bahwa kerangka hukum ini sering kali tidak ditegakkan secara memadai, yang menyebabkan potensi penyalahgunaan (Soekanto, 2019).

 

Fenomena Mutasi PNS Pasca Pilkada 2024-Perubahan Pasca Pemilu

Pasca pemilu 2024, terjadi peningkatan yang nyata dalam frekuensi dan skala mutasi pegawai negeri sipil. Lanskap politik telah berubah, dengan pejabat baru sering kali bertujuan untuk mengangkat loyalis mereka atau menyingkirkan lawan dari posisi strategisnya.

 Tabel 2: Jenis dan Pendorong Mutasi Pasca-2024

Jenis Mutasi	Penggerak Utama	Frekuensi
Kesejajaran Politik	Persyaratan loyalitas pemerintahan baru	Tinggi
Pembalasan	Pemberhentian pendukung kandidat yang kalah	Sedang
Implementasi Kebijakan	Penyelarasan mesin birokrasi dengan kebijakan baru	Tinggi

 

Dampak terhadap Tata Kelola

Gelombang mutasi pasca-pemilu ini sering kali menyebabkan terganggunya keberlangsungan administrasi, yang dapat menghambat efektivitas pemberian layanan publik (Sulistiyanto, 2021). Selain itu, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang politisasi pegawai negeri, di mana jabatan administratif dianggap sebagai perpanjangan kekuasaan politik, bukan peran pelayanan publik (Kurniawan, 2022).

 

Analisis dari Berbagai Perspektif

Pandangan Ilmu Politik

Dari sudut pandang ilmu politik, mutasi ini merupakan manifestasi dari 'sistem rampasan', di mana pejabat politik digunakan untuk memastikan kesetiaan dan dukungan bagi rezim yang berkuasa. Praktik ini, meskipun bukan hal baru, telah meningkat pasca-2024, yang menunjukkan indikasi  patronase politik (Hadiz, 2019).

Pandangan Administrasi Publik

Para pakar administrasi menyoroti dampak buruk pada kualitas tata kelola, dengan menunjukkan bahwa mutasi yang sering terjadi menyebabkan hilangnya memori kelembagaan dan mengganggu upaya implementasi kebijakan jangka panjang. Mereka menganjurkan reformasi layanan sipil yang melindungi pegawai negeri dari manipulasi politik (Hood, 2023).

Analisis Hukum dan Etika

Fakta  menunjukkan bahwa setelah tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam mutasi pegawai negeri sipil, yang memicu perdebatan luas baik dari segi hukum maupun etika. Dari perspektif hukum, peningkatan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai pengurangan perlindungan yang seharusnya diterima oleh pegawai negeri sipil, ditunjukkan dengan penurunan 15% dalam keamanan kerja mereka (BPS, 2023). Statistik ini menyoroti potensi erosi perlindungan hukum yang dirancang untuk menjamin stabilitas dan independensi pegawai negeri sipil.

Dari sisi etika, pemanfaatan pegawai negeri sipil sebagai alat politik telah memicu diskusi tentang implikasi moral dari praktik tersebut. Cendekiawan seperti Indraswara (2021) menekankan pentingnya penerapan hukum yang lebih ketat terhadap undang-undang yang ada atau pengenalan tindakan legislatif baru untuk menjaga independensi pegawai negeri sipil. Diskusi ini sangat penting karena tidak hanya mencerminkan kualitas tata kelola publik tetapi juga menunjukkan standar etika yang diharapkan dalam administrasi publik.

Kesimpulan

Perbandingan mutasi pegawai negeri sipil sebelum dan sesudah Pilkada 2024 di Indonesia menggambarkan adanya pergeseran ke arah pengaruh politik yang lebih besar dalam keputusan administratif. Sementara mutasi pra-pemilu sering dibenarkan dengan dalih administratif, mutasi pasca-pemilu jelas mencerminkan motivasi politik. Pergeseran ini memiliki implikasi yang mendalam bagi tata kelola, yang menunjukkan perlunya mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa pegawai negeri sipil tetap menjadi tulang punggung administrasi publik yang tidak memihak dan stabil. Penelitian di masa mendatang harus difokuskan pada dampak jangka panjang dari mutasi ini terhadap efektivitas kebijakan dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Peran Pengawasan

Pengawasan terhadap mutasi  ASN dilakukan oleh beberapa lembaga, termasuk Bawaslu dan Komisi ASN, untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan peraturan. Bawaslu menegaskan bahwa mutasi ASN yang dilakukan enam bulan sebelum menetapkan calon pasangan adalah pelanggaran administrasi yang dapat berdampak pada diskualifikasi.

Dalam konteks ini, pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyembuhan berjalan dengan transparan dan adil. Tentu saja, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi untuk memperbaiki situasi:

1. Penegakan Hukum Tegas: Pemerintah daerah harus tunduk pada aturan yang mengatur penularan ASN, seperti PP Nomor 17 Tahun 2020. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Sanksi Administratif dan Pidana: Kepala daerah yang terbukti menyalahgunakan izin pengobatan dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Proses hukum yang cepat dan efektif dalam menghadapi pelanggaran akan memberikan efek jera.
3. Penguatan Peran Komisi ASN: Sebagai pengawas netralitas ASN, Komisi ASN perlu diberi izin lebih besar untuk menangani pelanggaran. Dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai juga diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

 

Arif Rahman Hakim SH., MH. 

Jakarta, 06 Desember 2024

06:54

Kontributor dan editor, design grafis : Ilyas Husein